Riyadh – Kerajaan Arab Saudi melalui otoritas pendidikan dilaporkan telah melunakkan sikapnya terhadap Israel. Hal ini terlihat dalam buku pelajaran tahun ajaran baru di mana Kerajaan tidak lagi mengidentifikasi Tel Aviv sebagai negara musuh.
Hal ini terjadi di tengah pertumbuhan menuju normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut penelitian yang diterbitkan minggu lalu oleh perusahaan nirlaba, IMPACT-se, yang memantau kurikulum pendidikan di negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, buku pelajaran di Arab Saudi untuk tahun ajaran 2023-2024 telah merevisi pengetahuan umum mereka terhadap Israel dan Zionisme, seperti tidak lagi mengajarkan bahwa ideologinya adalah gerakan “rasis” Eropa.
Meskipun referensi mengenai pendudukan Israel masih dapat ditemukan di buku pelajaran dan komitmen Arab Saudi terhadap perjuangan Palestina masih ditekankan, kurikulum tersebut dilaporkan tidak lagi mengidentifikasi Israel sebagai negara musuh.
Selain itu, meskipun peta dalam kurikulum tidak menampilkan nama “Israel”, nama “Palestina” juga telah dihapus meskipun sebelumnya mengidentifikasi keseluruhan Palestina pada petanya.
Penemuan lain dalam penelitian ini termasuk dugaan referensi dan ajaran anti-Semit tidak lagi ada dalam kurikulum Kerajaan, serta penghapusan konten yang menggambarkan konsep-konsep seperti kesyahidan dan jihad, dan menggantinya dengan interpretasi yang memprioritaskan jihad batin dan jihad perjuangan untuk mengatasi diri sendiri.
Menurut surat kabar Times of Israel, kepala Mitvim, Institut Kebijakan Luar Negeri Israel, Nimrod Goren, memuji langkah ini sebagai sebuah langkah kecil yang menunjukkan perubahan narasi terhadap Israel, lebih toleran, dan terbuka.
Revisi kurikulum Saudi menunjukkan bahwa jika Saudi menuju normalisasi, mereka melakukan semuanya sejalan dengan model UEA dan Bahrain, yang menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv sekitar empat tahun lalu berdasarkan Perjanjian Abraham.
“Prosesnya mirip dengan apa yang dilakukan UEA dan Bahrain pada dekade sebelum Kesepakatan Abraham, sebuah langkah yang sangat lambat dan bertahap yang mencerminkan toleransi dan normalisasi keterlibatan, menjadikannya lebih rutin dalam persepsi publik,” pungkas Goren.
