Pada perayaan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden Joko Widodo yang merupakan pewaris Presiden Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap teori ekonomi neoliberal. Ia menyoroti keyakinan lama bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di atas akan akhirnya “merembes” ke seluruh populasi, menyebutnya sebagai mitos yang belum pernah terwujud.
Prabowo menekankan bahwa Pasal 33 dari Konstitusi Indonesia sebenarnya sangat sederhana namun jelas menetapkan landasan untuk melindungi negara. Presiden menyatakan bahwa tujuan sejati negara adalah untuk memastikan rakyat merasa aman, sejahtera, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Prabowo juga menyoroti nilai-nilai demokrasi, tetapi menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tak bermakna jika warga masih menghadapi kesulitan mendasar.
Dengan menekankan semangat ekonomi sejati yang terkandung dalam Pasal 33 Konstitusi 1945, Prabowo menegaskan bahwa ekonomi seharusnya dibangun berdasarkan prinsip kerjasama saling menguntungkan, bukan konglomerasi korporat. Presiden menolak ideologi neoliberalisme yang membenarkan ketimpangan dengan asumsi bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh orang kaya akan menguntungkan semua melalui efek “merembes” yang disebutkan.
Dalam visinya yang lebih luas untuk memperkuat ekonomi berbasis rakyat, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap kebijakan ekonomi inklusif dan menolak model-model yang memperkuat ketimpangan. Pendiriannya menunjukkan dukungannya terhadap ekonomi yang berpusat pada rakyat, sesuai dengan mandat konstitusi untuk melayani seluruh warga negara bukan hanya segelintir elit.
