Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tegas menolak korupsi dan mendukung pengambilan aset koruptor oleh negara untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan. Namun, Prabowo juga menegaskan pentingnya keadilan dalam proses ini, terutama dalam menangani keluarga koruptor yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Ia mencermati apakah adil untuk menyita aset yang dimiliki sebelum menjabat, serta perlunya mengevaluasi dampak hukum terhadap anak-anak koruptor.
Selain itu, Prabowo juga mengekspresikan kekesalannya terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi, menyebut tindakan mereka sebagai perampokan yang dilindungi oleh hukum. Karena itu, ia menekankan perlunya sanksi yang tegas untuk mencegah praktik korupsi dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Prabowo bahkan telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan, sebagai upaya untuk memperkuat keadilan.
Menurut Prabowo, koruptor sering kali meremehkan hukuman yang akan diterima dan mencoba menyelesaikan masalah dengan uang atau pengaruh. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak boleh dibiarkan dan perlunya penegakan hukum yang adil dan tegas. Hal ini ditunjukkan melalui langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa koruptor tidak luput dari hukuman yang pantas atas tindakan mereka.
Dari wawancara eksklusif di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo mengungkapkan ketegasannya dalam menangani kasus korupsi dan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Pendekatan yang ditekankan adalah perlunya keadilan, kejujuran, dan efektivitas dalam penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan membersihkan negara dari praktik yang merugikan tersebut.
