“Sertifikasi Halal di Logistik: Ancaman Mogok Truk?”

by -6 Views

Pemerintah tengah merencanakan implementasi sertifikasi halal dalam sektor transportasi logistik jalan raya, khususnya untuk truk. Namun, pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memandang rencana tersebut tidak didasari pertimbangan komprehensif dan terkesan tidak realistis. Menurut BHS, sektor transportasi logistik jalan raya memiliki kompleksitas yang membuatnya sulit untuk dilabeli dengan sertifikasi halal. Pasalnya, komponen dalam transportasi selalu bergerak dan sulit untuk dipantau secara terus-menerus apakah mematuhi standar halal atau tidak. Selain itu, pengemudi truk juga harus bersertifikasi halal, namun sulit ditentukan bagaimana standar kehalalan untuk pengemudi tersebut.

BHS juga menyoroti kemungkinan biaya sertifikasi yang tinggi bagi pemilik truk yang tergabung di Asosiasi Aptrindo, serta implikasinya terhadap biaya logistik di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara supply dan demand dalam sektor logistik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk industri secara keseluruhan dan berdampak pada masyarakat. BHS juga mencemaskan ancaman mogok nasional dari APTRINDO yang dapat mengakibatkan kelangkaan barang dan kenaikan harga.

Selain itu, BHS menggarisbawahi bahwa sektor transportasi jalan raya seharusnya tidak terbebani dengan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Menurutnya, keputusan ini dapat membuka peluang korupsi atau gratifikasi karena kepentingan yang lebih luas belum terpenuhi. Dalam konteks ini, BHS menekankan perlunya kebijakan yang lebih logis dan tujuan yang jelas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan sektor transportasi dan industri di Indonesia.

Sebagai penasihat Asosiasi Penyebrangan (GAPASDAP), BHS juga mengungkapkan keprihatinannya jika kebijakan serupa diterapkan pada angkutan laut dan penyebrangan yang akan meningkatkan regulasi dan biaya operasional bagi para pengusaha transportasi. Dalam situasi di mana infrastruktur jalan raya sering rusak dan stok BBM yang sulit didapat, sertifikasi halal dalam transportasi dapat menambah beban bagi peningkatan biaya operasional transportasi. Oleh karena itu, BHS mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dan memprioritaskan keberlangsungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.