Pemerintah akan mempensiunkan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN dengan pertimbangan yang mendalam. Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya kajian teknis dan ekonomi dalam keputusan ini. PLTU saat ini menjadi sumber listrik utama untuk beberapa wilayah di Indonesia. Penyediaan daya listrik di Indonesia sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, menunjukkan pentingnya peran PLTU.
Pemerintah menyoroti penghapusan PLTU untuk mengurangi emisi gas buang dan pemanasan global, namun BHS menekankan perlunya penggantian dengan sumber energi alternatif yang lebih murah. Dia menyoroti potensi energi bersih seperti surya, bio-energy, air, panas bumi, gas alam, dan energi angin yang melimpah di Indonesia. BHS juga menyarankan agar PLTU tetap dijadikan cadangan seperti yang dilakukan Jerman untuk mengantisipasi kesulitan pasokan energi.
BHS mendorong Pemerintah untuk menciptakan energi bersih yang memanfaatkan potensi energi yang melimpah di Indonesia dengan tarif listrik yang lebih terjangkau. Konsistensi dalam program energi akan membantu pertumbuhan industri di Indonesia. Kritik BHS juga mengarah ke ketidakkonsistenan dalam kebijakan penghapusan PLTU milik PLN tanpa melibatkan PLTU swasta yang jumlahnya juga cukup banyak. Dia khawatir kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada swasta untuk mengendalikan harga energi di sektor PLN. Perlu adanya kajian yang mendalam dan konsistensi dalam program energi untuk mendukung perkembangan industri dan menjaga ketersediaan listrik yang stabil di Indonesia.