“Pembatasan BBM Bersubsidi: Langkah Tepat Menurut Bambang Haryo”

by -7 Views

Jakarta – Wacana pembatasan BBM Subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan bermotor menimbulkan perhatian dari Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Menurut BHS, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang tepat terkait hal ini. Pembatasan pembelian BBM Subsidi saja dianggap tidak mencukupi untuk memastikan sasaran subsidi energi tercapai dengan baik. Perlu ada evaluasi mengenai prioritas peruntukan BBM Subsidi, harga BBM Subsidi, dan distribusi BBM Subsidi.

Dalam pandangannya, BHS menekankan bahwa BBM Subsidi seharusnya diutamakan untuk transportasi publik, logistik darat, angkutan penumpang massal seperti bis, transportasi laut, dan kereta api. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah negara maritim dengan banyak pulau. Diharapkan dengan harga BBM rendah akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, sehingga dapat menekan harga produk industri dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, prioritas peruntukan BBM Subsidi juga harus diberikan kepada nelayan dan petani untuk kebutuhan operasional seperti bahan bakar kapal dan pompa pengairan sawah. Diharapkan langkah ini dapat mendukung swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi yang luas. BHS juga menyoroti indikasi penyalahgunaan BBM Subsidi dan kebocoran yang harus diawasi serta ditindak oleh aparat terkait.

Selanjutnya, BHS menekankan perlunya evaluasi harga BBM Subsidi Pertalite yang memiliki oktan 90. Bandingkan dengan harga BBM petrol 97 non subsidi di Malaysia, harga Pertalite subsidi di Indonesia terbilang tinggi. Diperkirakan dengan penyesuaian harga, kuota liter BBM Subsidi dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

Sebagai penutup, BHS memberikan contoh subsidi BBM di Malaysia yang memberikan dampak positif terhadap pengguna transportasi pribadi. Sehingga, pemerintah Indonesia diharapkan juga dapat menyediakan subsidi yang memadai untuk mendukung penggunaan transportasi pribadi dan publik dengan baik. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Tanah Air.