Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama dibahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. AHY juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah termasuk lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Selama pertemuan, Presiden Prabowo dan timnya membahas sumber pendanaan proyek IKN, yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN dengan melibatkan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono juga melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk infrastruktur penting selama tahap awal 2022-2024, serta menerima investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Semua pihak berharap kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai entitas bisnis dapat memajukan pembangunan IKN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.