Polemik Pagar Laut dan Tidak Ada Kaitannya dengan Jokowi
Nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah sering dikaitkan dengan isu-isu dan peristiwa nasional, meskipun kini Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Salah satunya adalah dalam polemik pagar laut di Tangerang, di mana nama Jokowi kembali disebut-sebut.
Beberapa tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi termasuk menjual laut, proyek pribadi yang disamarkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan balas budi kepada pengusaha. Lahan-lahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi dan terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 yang disetujui oleh Jokowi.
Menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, tuduhan terhadap Jokowi tidak tepat dan tidak ada kaitannya dengan pagar laut di Tangerang. Ia menegaskan bahwa pembangunan pagar laut tidak hanya terjadi di kawasan PSN Tangerang, tetapi juga di daerah lain seperti Bekasi dan Surabaya yang bukan bagian dari PSN.
Haidar Alwi mengingatkan agar kebencian terhadap Jokowi tidak mengaburkan pemikiran cerdas. Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait PSN merupakan tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan presiden hanya memberikan persetujuan atau penolakan. Pembangunan PSN Tropical Coastland PIK 2 didasarkan pada usulan atau pengajuan dari pihak lain.
Selain itu, Haidar Alwi juga menyoroti kemungkinan terlibatnya pihak swasta yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam penerbitan sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang juga menjadi sorotan karena laut tidak seharusnya dapat disertifikatkan.
Dalam konteks ini, Haidar Alwi menekankan pentingnya menjaga kejernihan pikiran dan tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tutupnya, kontribusi dari sektor swasta atau publik dalam pembangunan infrastruktur harus diawasi secara ketat untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.