Kepentingan hilirisasi industri tidak boleh terhambat oleh kebijakan pelarangan truk sumbu 3 ke atas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mempertanyakan kebijakan tersebut karena pemerintah baru menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan pelarangan truk sumbu 3 pada saat libur keagamaan, terutama di akhir tahun ketika industri perlu bekerja keras untuk mencapai target tahunan. Bambang menegaskan bahwa pelarangan truk logistik tersebut dapat mengganggu distribusi barang dari pabrik ke konsumen, serta mengganggu transportasi bahan baku ke pabrik yang dapat berdampak pada kelangkaan barang dan kenaikan harga. Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan manajemen lalu lintas yang dapat mengatur arus kendaraan melalui jalur dan waktu tertentu untuk menghindari kemacetan. Bambang juga menunjukkan bahwa negara seperti China dan Jepang tidak pernah menerapkan kebijakan pelarangan truk logistik selama libur keagamaan, yang menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengatur transportasi logistik secara efisien. Kesimpulannya, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan pelarangan truk sumbu 3 agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan proses hilirisasi industri.
“Truk Sumbu 3: Mendorong Hilirisasi dengan Bambang Haryo”
