Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dalam Pilkada 2024.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, menyampaikan pentingnya peran para mubaligh dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi untuk memperkuat edukasi penolakan terhadap politik uang.
Hal ini diungkapkan Jons dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
Jons menegaskan bahwa KPU Sumbar telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 4.103.084 orang untuk Pemilihan Serentak Nasional (PSN) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dengan total 10.846 tempat pemungutan suara (TPS), termasuk 27 TPS khusus di lokasi-lokasi tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, Jons mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk menggunakan hak pilihnya demi masa depan provinsi ini.
“Negara yang merdeka bisa kembali dijajah melalui investasi politik, di mana pemimpin terpilih sering kali didukung oleh kekuatan finansial. Politik uang adalah indikator utama dari pemimpin yang mengandalkan investasi politik, yang nantinya akan memengaruhi seluruh kebijakan masyarakat. Jika pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya, maka pemimpin yang buruk akan berkuasa,” ujar Jons.
Melalui para mubaligh, KPU Sumbar berharap pesan-pesan demokrasi dan bahaya politik uang dapat disampaikan kepada lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat.
“Dengan kekuatan KPU yang terbatas, kami tentu memerlukan bantuan dari para mubaligh untuk menyampaikan pesan-pesan ini,” pungkas Jons.
