Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa proyek ini melanggar hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup.
PUSAKA juga menyoroti bahwa proyek ini tidak melibatkan masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup dalam proses perencanaan dan penilaian dampak lingkungan. Selain itu, LBH Papua juga mengkritik proyek tersebut karena dianggap akan merusak Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional ini dengan harapan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa berbagai proyek PSN yang dilakukan Kementerian Pertanian berjalan dengan baik. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga berkomitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia.
Sebagai langkah penyelesaian, LBH Papua meminta kepada presiden untuk menghentikan PSN di Merauke dan menekankan perlunya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan yang dilindungi. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk mencapai tujuan proyek tersebut demi ketahanan pangan nasional.
