Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak dapat disuap. Dia menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat bertemu dengan kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci negara yang makmur, berfungsi baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak dapat disuap,” tegas Prabowo.
“Karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus sebaik mungkin. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa perbaikan kualitas hidup dan keamanan finansial para hakim harus diutamakan.
“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan saya sebelumnya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim perlu ditingkatkan dan dijamin agar mereka bisa tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Tekad Prabowo untuk meningkatkan penghasilan hakim telah menjadi bagian visinya untuk negara ini.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.
Untuk hakim yang baru diangkat, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar selama tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan hakim, merujuk pada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kita harus menghidupi keluarga, anak-anak, dan orangtua kita,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang dipegang oleh para hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi tersebut telah disambut baik oleh para hakim yang menunggu perubahan positif yang telah dijanjikan saat ia menjabat. (RR)
