Senin, 2 September 2024 – 22:40 WIB
Jakarta, VIVA – Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang, bernama Khoirudin mengaku lega karena telah mendapat kepastian berupa sertipikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga :
GP Ansor Dorong Perbanyak Kegiatan Lintas Agama Jelang Kunjungan Paus Fransiskus
Khoirudin mengaku berjuang selama 24 tahun menduduki tanah yang belum mendapat kepastian hukum. Penyerahan sertipikat tanah tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni di Aula Kantor Pertanahan Kota Malang pada Senin, 2 September 2024.
Khoirudin menyampaikan terima kasih atas tindakan yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN. Baginya, penyerahan sertipikat hari ini merupakan hari yang membahagiakan.
Baca Juga :
Otoritas Bandara Pastikan Kedatangan YM Paus Fransiskus di Soetta Tidak Ganggu Penerbangan
“Hari ini adalah hari yang mulia dan hari yang bahagia bagi kami warga Kelurahan Polehan,” ujar Khoirudin.
Dok. Istimewa
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Baca Juga :
Hindari Rute Ini saat Paus Fransiskus Kunjungi Jakarta
Merespon hal tersebut, Raja Antoni menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada tanah yang dikuasai masyarakat. Selama clean and clear, Raja Antoni menyebutkan pihaknya tidak ragu menerbitkan sertipikat tanah.
“Insya Allah selama tidak ada konflik, tidak ada sengketa, Kementerian ATR/BPN tidak ragu mengeluarkan sertipikat tanah,” kata Raja Juli.
Diketahui terdapat 1.200 bidang tanah Warga Polehan yang disertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Malang. Hingga tanggal 1 September telah terbit 1.132 sertipikat tanah.
Ia juga sempat bercerita, di mana tahun 2014 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulai pemerintahan, hanya terdapat 46 juta bidang tanah bersertipikat. Padahal, sambung dia, jumlah bidang tanah di Indonesia mencapai 126 juta bidang tanah.
Ia menambahkan, rendahnya capaian itu karena Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia saat itu hanya menerbitkan 500.000 bidang tanah per tahun. Namun, berkat Program PTSL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, capaiannya meningkat menjadi 6-7 juta per tahun.
“Selama 10 tahun terakhir, Presiden Jokowi telah melipatgandakan sertifikasi tanah dari yang awalnya 46 juta bidang, sekarang menjadi 92 juta bidang. Artinya, ada kenaikan 100 persen dalam 10 tahun terakhir,” katanya.
Ia mengaku diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memastikan 126 juta bidang tanah itu terdaftar. Saat ini, jumlah bidang tanah terdaftar mencapai 117 juta bidang tanah.
“Dari 126 juta bidang, kami diminta merampungkan hingga 120 juta bidang. Sisanya akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kami akan memaksimalkan sisa waktu untuk mengejar 3 juta yang menjadi target kami dari Presiden,” ujar dia.
Di sisi lain, Raja Juli berpesan kepada 63 penerima sertipikat supaya berhati-hati dalam menggunakan sertipikatnya. Ia berharap tidak diagunkan bagi keperluan yang konsumtif.
“Jadi tolong sertipikatnya boleh diagunkan ke bank, tapi hanya untuk membuka usaha atau menyekolahkan anak. Kalau untuk beli mobil, lebih baik jangan dulu,” ujar Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Selain penyerahan sertipikat tanah perorangan, dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat wakaf untuk sarana ibadah dan pendidikan di Kota Malang, Jawa Timur.
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan, rendahnya capaian itu karena Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia saat itu hanya menerbitkan 500.000 bidang tanah per tahun. Namun, berkat Program PTSL yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, capaiannya meningkat menjadi 6-7 juta per tahun.
