Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal rendah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bawah 3% relative terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini langsung diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, dalam konferensi pers tentang Kondisi Ekonomi Fundamental Saat Ini dan APBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24 Juni).
“Kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau telah menjamin. APBN 2024 akan menjaga defisitnya di bawah 3%, dan ini adalah komitmen bersama yang sudah disampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa, menurut asumsi makro untuk APBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit anggaran akan berada antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.
“Postur APBN 2025 masih dalam rentang yang sudah disepakati,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pengumuman tentang pengelolaan defisit fiskal yang berkelanjutan juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat menjadi 50% dari PDB.
“Posisi Rancangan APBN 2025 dalam proses ini, melalui komunikasi terus menerus, koordinasi, dan sinkronisasi dengan tim Presiden terpilih, menunjukkan bahwa tidak ada celah antara Rancangan yang sedang kita buat di bawah Presiden Jokowi dan program-program prioritas yang diinginkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, Bapak Prabowo,” jelas Menteri Keuangan.
Pada acara yang sama, Thomas Djiwandono, Anggota Sektor Keuangan dari Tim Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang menjadi 50% dari PDB.
“Hal itu tidak mungkin. Secara fundamental, kita tetap berkomitmen pada target yang sedang direncanakan oleh pemerintah dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ungkapnya.
Thomas menekankan bahwa timnya berkomitmen untuk memenuhi target yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 mendatang.
“Secara fundamental, kita berkomitmen pada target yang sedang direncanakan oleh pemerintah dan telah disepakati oleh DPR,” kata Thomas.
