Padang – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) angkat bicara terkait hasil survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah.
Penurunan ini dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa isu korupsi tersebut merupakan upaya framing politik untuk menjatuhkan Mahyeldi, calon gubernur yang kuat yang diusung PKS.
“Ini seolah upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi,” kata Rahmat di Padang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menegaskan bahwa tidak ada satu pun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi tersebut.
Dia juga mempertanyakan prinsip survei yang mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan isu korupsi, apalagi menjelang pendaftaran calon kepala daerah.
“Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada fakta(nya), yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD, dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum, dan kami menghormati,” jelas Rahmat.
PKS Sumbar tetap menghormati hasil survei, namun mereka lebih memprioritaskan hasil survei internal.
Rahmat mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan politik yang cerdas dan profesional, serta tidak menyebarkan isu-isu yang tidak benar menjelang Pilkada 2024.
