Ketua Program Studi HI UKI: Regulasi Spionase Harus Tegas
Regulasi terkait spionase perlu diatur secara detail oleh negara. Aturan yang ketat akan mencegah dampak yang tidak diinginkan di masa depan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Direktur CSJGR Universitas Kristen Indonesia (UKI), Arthuur Jeverson Maya, dalam seminar yang bertajuk “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kekuasaan, Sebuah Diskursus” yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) UKI bekerjasama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).
“Adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur kegiatan spionase sangat penting agar tidak menimbulkan masalah etika dan hukum di kemudian hari,” kata Arthuur di UKI pada Selasa (11/6).
Arthuur juga menyoroti kontradiksi dalam hubungan negara dengan spionase, serta pentingnya kemajuan teknologi dalam akses informasi. Menurutnya, spionase merupakan bentuk perang terselubung yang melibatkan pengawasan dan pengumpulan informasi secara diam-diam.
Arthuur mengakui adanya kontradiksi antara keterbukaan dan kerahasiaan dalam hubungan negara dengan spionase. Negara harus transparan untuk mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik namun juga harus menjaga kerahasiaan untuk melindungi keamanan nasional.
Kemajuan teknologi dalam akses dan analisis informasi juga menjadi hal yang ditekankan oleh Arthuur. Perbedaan dalam kecepatan akses informasi bisa menjadi tantangan besar. Negara harus terus meningkatkan dan memperbarui teknologi mereka agar informasi dapat diperoleh dan digunakan dengan efektif.
Sebagai informasi tambahan, seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware dan menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan kehadiran para pakar dan praktisi dalam bidang ini, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Seminar ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Melalui diskusi dan pandangan para ahli dan praktisi, acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang dialog konstruktif mengenai regulasi spionase di Indonesia.
Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini dengan lebih siap dan responsif. Diskusi ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UKI, Direktur CESFAS, serta sejumlah ahli dan praktisi lainnya.
Referensi: https://www.rmoljabar.id/2024/06/11/ketua-prodi-hi-uki-regulasi-spionase-harus-jelas-dan-tegas
