Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Abstrak: Selain delapan Program Dampak Cepat, administrasi yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Target-target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan fondasional atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kita langsung, mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Kemandirian Pangan, Energi, dan Air
Pangan, enerji, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian dalam pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Target tambahan seluas 4 juta hektar lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, asumsinya semua menjadi lahan padi, maka akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan yield 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global di bidang energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel aviasi dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk penyediaan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang baik, sehingga tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penerimaan negara, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk tujuan ini, negara akan mengambil langkah-langkah lompat batu konkret untuk meningkatkan koleksi pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Kemiskinan juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka secara penuh. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Obat
Penyalahgunaan obat adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi distribusi dan penggunaan obat harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Pemerintah juga bertugas untuk menutup peluang-peluang untuk penyelundupan obat.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan penyempurnaan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas kunci bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alamiah mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi adalah penting untuk membangun otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pembentukan dana abadi budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, memajukan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di tingkat global. Membangun ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi signifikan.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran utama negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mengadvokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif
Kesejahteraan dan kehidupan damai dapat tercapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan memperoleh penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen-komitmen kita terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai target emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan terhadap lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung kepada Petani
Kemandirian pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses luas terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir diri secara institusional untuk mendapatkan akses lebih kompetitif terhadap sumber produksi pertanian dan menjamin harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Higienis untuk Komunitas Pedesaan/Pedesaan yang Membutuhkan
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik milik) dan rusunawa (apartemen publik sewaan). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negara.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Mandiri Lainnya
Kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
