Selasa, 26 Maret 2024 – 12:13 WIB
Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy akan melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim terkait 33 universitas yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Adapun, modus kampus yang diduga terlibat TPPO itu mengirim mahasiswanya ke Jerman dengan mencatut program magang merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Itu kan kementerian teknis (untuk teguran). Nanti saya koordinasikan dengan Kemendikbud Ristek. Yang jelas, mereka tanpa ada sepengetahuan atau rekomendasi dari kementerian,” kata Muhadjir dikutip pada Selasa, 26 Maret 2024.
Menurut dia, pengiriman mahasiswa magang ke luar negeri itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikbud Ristek dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Ini yang kemarin dipersoalkan, kalau diproses secara prosedur mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek, Kementerian Ketenagakerjaan itu mestinya bukan termasuk TPPO,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pihak lembaga pengirim atau pengarah tenaga kerja juga harus melaporkan terlebih dulu kepada pemerintah agar bisa didata dan diverifikasi dengan teliti. Sehingga, kata dia, tidak terjadi masalah dikemudian hari nantinya.
“Harus lapor dan perlu ditata. Kan menjadi kategori TPPO karena itu tidak sesuai prosedur. Di Perguruan Tinggi yang mengirim mahasiswa itu berdasarkan laporan tanpa seiizin kementerian dan oleh agen-agen, melibatkan beberapa dosen di perguruan tinggi itu sebagai pengamp,” jelas dia.
Secara pribadi, Muhadjir mendukung kalau ada program summer job untuk mahasiswa. Hanya saja, perlu dibenahi tata kelola perekrutan pemagangan tersebut serta perlu ada pihak yang mengawasinya.
“Saya secara pribadi maupun Menko PMK mendukung kalaupun ada program summer job, asal itu tidak membebani mahasiswa. Syukur-syukur dapat feedback finansial, itu bagus. Anak-anak punya pengalaman kerja di LN, juga dapat insentif. Asal ada pengawasannya di sana. Toh ada penanggung jawabnya di sana kan lembaga penyalur tenaga kerja,” pungkasnya.
