Senin, 18 Maret 2024 – 13:11 WIB
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan segera mengusulkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Langkah PDIP ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil rekapitulasi.
Hasto menyatakan bahwa hak angket menjadi pilihan PDIP untuk bergerak bersama masyarakat sipil. Menurutnya, hal ini bukan hanya untuk mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024 tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemilu bukan hanya sekedar mencoblos.
“Isetelah ada putusan tetap dari KPU yang kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil adalah membangun kesadaran bahwa urusan Pemilu ini bukan urusan mencoblos saja. Tapi, menentukan masa depan bangsa,” kata Hasto saat wawancara dengan salah satu stasiun televisi, dikutip pada Senin, 18 Maret 2024.
Hasto mengapresiasi pergerakan dari masyarakat sipil melalui Gerakan Kampus Memanggil untuk menyelamatkan demokrasi. Selain itu, PDIP mendorong DPR untuk memproses hak angket guna mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, hal ini didasari oleh sikap jernih yang ditunjukkan oleh para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka tergerak oleh hati dan nurani untuk menegakkan kebenaran dalam memperjuangkan demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.
Hasto menyatakan bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 dari awal hingga akhir telah mengganggu masyarakat sipil dalam bergerak, menjadi dorongan semangat tersendiri bagi PDIP.
“Tentu menjadi sebuah semangat bagi kami bahwa kecurangan pemilu dari awal hingga akhir tidak hanya dilihat oleh PDI Perjuangan, tetapi sekarang telah diakui termasuk oleh para akademisi,” jelas Hasto.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika pemilu dilakukan dengan rekayasa politik serta menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara, ini berarti membahayakan masa depan Indonesia. Hal ini karena ungkapan hati nurani rakyat tidak bisa diekspresikan dengan baik. Hal ini diduga menunjukkan adanya upaya perpanjangan pengaruh dari Presiden Joko Widodo.
“Kesadaran ini perlu dibangun, karena jika tidak, Pemilu ke depan akan sama seperti Orde Baru di mana Pemilu sudah direkayasa bahkan orang sudah tahu hasilnya sebelum Pemilu dilakukan,” tuturnya.
