Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program bantuan sosial (bansos) meskipun ada pihak yang menyarankan agar program tersebut dihentikan sementara karena terkait dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Moeldoko menyatakan hal ini di Kantor Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2024.
Menurut Moeldoko, program pemberian bansos kepada rakyat miskin sudah ada jauh sebelum putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2024.
Ia juga menyatakan bahwa Jokowi melihat harga beras yang tinggi dan perlu adanya bantuan kepada rakyat miskin. Moeldoko juga menegaskan bahwa program bansos dipandang sebagai salah satu program yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberiannya sangat positif. Program bantuan beras 10 kilogram itu dianggap memiliki dampak positif karena membantu masyarakat mengurangi pengeluaran.
Moeldoko berpendapat bahwa program bansos tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik atau pemilu karena program ini akan tetap berjalan meski pemilu 2024 telah berlangsung pada 14 Februari 2024. Ia juga menanggapi data bansos yang tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, namun ketiga basis data yang digunakan itu sinergis untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Moeldoko juga mengatakan bahwa program bansos akan berlanjut dengan rencana penyaluran pada bulan Januari, Februari, dan Maret tanpa adanya kaitan dengan pemilu. Menurut Moeldoko, hal ini membuktikan bahwa program bansos akan terus berjalan tanpa adanya pengaruh dari pemilu.
