Kamis, 7 Desember 2023 – 18:30 WIB
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran kredit perbankan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar tidak hanya dilihat dari agunan.
Erick mengatakan, perlu dilakukan penyelarasan kebijakan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Himbara, dan Kementerian BUMN.
“Harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses terutama tadi kan bapak presiden bicara mengenai agunan dan prospek nah ini gimana jalannya? Kalau kami di BUMN sudah pasti kalau dalam melakukan penugasan tadi efektif,” kata Erick di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.
Saat ditanya mengenai syarat kredit tanpa agunan apakah bisa dihapus, Erick mengatakan bahwa kewenangan itu tidak ada dipihaknya.
“Kita hanya monitoring delivery, habis dimonitor di delivery. Dan tentu ada pendampingan dan bahkan sebenarnya bukannya tugasnya kita buka juga akses pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada kesempatan yang sama mengatakan, untuk kemungkinan dihapus kredit tanpa agunan. Dia mengaku bahwa pihaknya sedang berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Kemenkop UKM.
“Agunan itu kan nanti bisa kita gunain kalau penjaminannya makin kuat nah, kita akan ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan lebih besar size-nya. Sehingga nanti makin banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem KUR maupun juga nanti ultra mikro juga, jadi kita akan dorong di sisi penjaminannya supaya lebih besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempermudah regulasi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM. Sebab dibandingkan negara lainnya seperti China dan India perbankan di RI baru menyalurkan sebesar 21 persen.
“Pembiayaan harus dipermudah, karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen, dan yang paling gede memang di BRI,” ujar Jokowi di Opening Ceremony Brilianpreneur Kamis, 7 Desember 2023.
Kepala Negara ini menjelaskan, dari penyaluran kredit perbankan sebesar 21 persen itu. RI kalah dibandingkan China, Jepang, dan India.
“China sebesar 65 persen gede banget. Di Jepang 65 persen, di India 50 persen. Sehingga Pak Menteri BUMN mungkin nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Jokowi menuturkan, penyaluran kredit perlu dipermudah karena tidak semua UMKM memiliki aset untuk digunkan. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada Erick dan perbankan BUMN untuk melihat prospek usaha UMKM.
“Prospek itu juga harus dilihat, jangan hanya liat agunannya mana, diliat juga prospeknya. Mestinya juga bisa diberikan kredit,” imbuhnya.
