Minggu, 3 Desember 2023 – 20:45 WIB
Jakarta – Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelidiki dengan seksama agenda politik yang melibatkan perangkat desa. Pernyataan Dedi terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Bawaslu pada Kamis, 24 November 2023 lalu.
Laporan diajukan karena panitia acara diduga memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres yang akan bersaing dalam Pemilu 2024 mendatang. Dedi mengatakan, “Bawaslu tidak dapat membela diri dengan mengatakan bahwa itu bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahui hal tersebut. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar,” tegas Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Minggu, 2 Desember 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu berharap, profesionalisme Bawaslu dapat menjaga sportivitas kampanye bagi semua kandidat. Dia mengingatkan, jangan sampai terjadi pengistimewaan bagi salah satu kandidat.
Jika Bawaslu tidak menanggapi laporan masyarakat, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membawa masalah ini ke meja sidang etik,” tegasnya.
Seperti diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023 lalu. Dalam acara tersebut, calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, juga hadir.
